Home » Australia » Hukuman Mati » Jokowi JK » News » Presiden Jokowi » Eksekusi Mati Tak Jelas, Jokowi Goyah Ditekan Australia?

Eksekusi Mati Tak Jelas, Jokowi Goyah Ditekan Australia?

Unknown

Add Comment

Minggu, 08 Maret 2015

Eksekusi Mati Tak Jelas, Jokowi Goyah Ditekan Australia?

Foto: Terpidana mati Bali Nine. ©AFP PHOTO

Reporter: Teguh Pratama

Anti Gaptek Blog - Penundaan eksekusi mati terhadap terpidana narkoba memunculkan berbagai spekulasi. Salah satu yang mencuat adanya tekanan dari pemerintah Australia ke Presiden Joko Widodo.

Perdana Menteri Australia Tony Abbott menghubungi Jokowi meminta warga negaranya Andrew Chan dan Myuran Sukumaran tidak dieksekusi. Jokowi pun diminta tidak goyah dengan keputusannya.

Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah Indonesia tetap menjalin hubungan baik dengan negara manapun juga. Termasuk dengan negara Australia yang saat ini warganya sedang menunggu eksekusi mati.

Dia menegaskan tidak ada barter bagi terpidana mati warga negara Australia dengan tahanan Indonesia di Negeri Kanguru itu. Menurut Jokowi, Indonesia saat ini sedang fokus untuk memerangi narkoba.

"Tidak ada (barter tahanan)," kata Jokowi di sela-sela perayaan Cap Go Meh di Bogor, Kamis (5/3).

"Kita ini menjaga hubungan baik dengan negara mana pun, ingin bersahabat dengan negara mana pun, tapi kedaulatan hukum tetap kedaulatan hukum. Kedaulatan politik tetap kedaulatan politik," tegas Jokowi.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan pemerintah Indonesia tetap menjalankan eksekusi mati terpidana narkoba. Menurut dia, kejahatan narkoba telah membahayakan generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu, mereka harus mengikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

"Ini kan masalah hukum dan kita sudah sampaikan kepada negara-negara tersebut mengenai masalah-masalah penegakan hukum tersebut atas tindakan kriminal narkoba," kata Retno usai menghadiri Peringatan Hari Perempuan Internasional di Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu (8/3).

Dia menambahkan, Presiden Joko Widodo juga sudah berulangkali menegaskan untuk tetap menjalankan penegakan hukum bagi kejahatan narkoba. Sehingga pemerintah negara asing juga diharapkan untuk memahami aturan hukum di Indonesia.

"Saya kira presiden sudah berpuluh-puluh kali menyampaikan. Pada saat ini korban-korban yang berjatuhan karena narkoba jumlahnya mencapai jutaan orang, belum lagi berapa juta keluarga yang menderita karena anak-anaknya terkena narkoba," tukasnya.

Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Al Habsyi menilai Jaksa Agung kurang cermat melakukan proses finalisasi administrasi para terpidana mati. Alasan penundaan eksekusi mati karena masih ada proses hukum yang diajukan para terpidana.

"Itu (alasan penundaan eksekusi) menunjukkan bahwa jaksa agung kurang cermat dalam melakukan proses finalisasi administrasi dari para terpidana," katanya di Jakarta, seperti dilansir Antara, Minggu (8/3).

Menurut dia, seharusnya daftar nama yang masuk dalam rencana eksekusi adalah para napi yang sudah memiliki kekuatan hukum mengikat atau inkracht. Selain itu, jika proses hukum masih diajukan oleh seorang napi, seharusnya mereka tidak dimasukkan dalam rencana eksekusi.

"Penundaan eksekusi mati seperti ini akan membawa dampak buruk pada pemberian efek jera," ujarnya.

Politisi PKS itu menilai para pengedar tidak akan takut lagi dengan ancaman hukuman mati, karena semua masih bisa ditunda-tunda. Di sisi lain dia mengungkapkan, dampak narkoba terus berjalan karena setiap hari sekitar 50 orang mati akibat narkoba.

"Menunda eksekusi mati mereka sehari, sama saja kita menoleransi kematian 50 orang yang terpapar dampak narkoba," katanya.

Eksekusi Mati Tak Jelas, Jokowi Goyah Ditekan Australia?

0 Komentar untuk "Eksekusi Mati Tak Jelas, Jokowi Goyah Ditekan Australia?"

Entri Populer