Home » Ahok » News » Pemprov DKI » Melawan, Ahok Seret DPRD Ke KPK

Melawan, Ahok Seret DPRD Ke KPK

Jumat, 27 Februari 2015

Reporter: Irwan Setyabudi

Anti Gaptek Blog - Melawan, Ahok Seret DPRD Ke KPK | DPRD DKI Jakarta sudah membulatkan tekad untuk menggunakan hak angket mereka kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dalam Rapat Paripurna mengajukan hak angket yang dihadiri 92 anggota dewan, semua sepakat melayangkan hak angket pada Ahok terkait proses penyerahan APBD 2015 ke Kemendagri yang dinilai melangkahi DPRD.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, yang memimpin rapat langsung mengetuk palu tanda hak angket disetujui setelah mendengarkan pandangan seluruh fraksi di DPRD DKI Jakarta.

"Rekan-rekan anggota dewan, dalam mengambil keputusan berdasarkan Peraturan Pemerintah 2010 Pasal 16 ayat 1. Apakah usul hak angket ini dapat disetujui?" tanyanya kepada seluruh anggota legislatif yang hadir di ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis 26 Februari 2015.

Dengan penuh semangat seluruh anggota dewan serentak mengatakan, "Setuju...", ucapnya serentak.

Namun siapa yang menduga ini akan membuat Ahok gerah dan membongkar adanya dugaan mark up pada Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Salah satu bentuk penyimpangan itu terlihat dalam proyek pengadaan Uninteruptible Power Supply (UPS) untuk sekolah-sekolah di Jakarta pada 2014.

Mantan Bupati Belitung Timur ini telah mengumpulkan data mengenai dugaan mark up anggaran tersebut. Sehingga membuat orang yang bermain dalam anggaran tidak dapat mengelak dari hukum.

"Kami lagi siapin berkas semua. Cari, kumpulin data, kan tahun 2014 tidak bisa mengelak. Permainan mark up ini tidak bisa mengelak. Kami lagi kumpulin ini data," tegasnya sambil menunjukkan data penggunaan anggaran.

Bahkan, Pemprov DKI Jakarta sudah langganan mendapatkan teguran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Bahkan, temuan tersebut sudah sering ditemukan dalam APBD DKI Jakarta oleh Inspektorat Kemendagri.

"Ada temuan Kemendagri juga pada anggaran 2014 ada beberapa triliun dana yang tidak pernah dibahas, tiba-tiba muncul. Diperingati dari Inspektorat Kemendagri. Sudah sering Jakarta kayak begitu makanya kami minta pakai e-budgeting," ungkapnya.

Mantan politisi Gerindra ini menambahkan, setelah mengetahui adanya kecurangan besar-besaran ini, maka dirinya dan Joko Widodo akan menerapkan sistem e-budgeting. Tetapi langkah ini tidak mendapatkan persetujuan dari legislatif.

"Nah 2014 saya mau pakai e-budgeting ditolakkan akhirnya jalan, tapi apa yang terjadi? Begitu selesai saya masukin itu data, ada Rp 335 miliar ada 55 kegiatan di SMK dan SMU beli UPS seharga Rp 6 miliar," terangnya dengan nada tinggi.

Untuk itu, mantan Anggota DPR RI ini akan mengambil tindakan tegas dengan melaporkan kasus ini kepada penegak hukum. "Iya dong pasti saya lapor untuk kejahatan pasti kami lapor. Kami lagi siapin," ungkapnya.

Bagaimana sebetulnya kasus ini?

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Lasro Marbun membenarkan adanya data tersebut. Bahkan, dia mengaku kecolongan bisa ada anggaran tersebut masuk.

"Iya benar itu. Tadi saya sudah dikasih tahu Pak Gubernur. Saya waktu itu kaget anggaran itu bisa masuk. Padahal pas pembahasan enggak ada," jelasnya saat dihubungi merdeka.com.

Dia menjelaskan, anggaran itu tidak dimasukkan pada masa pembahasan APBD DKI Jakarta 2014. Tetapi anggaran pengadaan UPS tersebut masuk pada saat pembahasan APBD Perubahan DKI Jakarta 2014.

"Anggaran itu masuk pas APBD Perubahan. Dan anggaran itu terpisah. Adanya di sudin-sudin," tutupnya.

Benar saja, keesokan harinya Ahok bersama Lasro menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ahok mengatakan, pada APBD DKI Jakarta 2014 ada 55 proyek di Dinas Pendidikan Jakarta tidak terlaksana. Nilai proyeknya mencapai Rp 3,43 triliun.

"Kegiatan yang tereksekusi juga hampir Rp 6 miliar untuk UPS. Dan semua kepala sekolah kaget tidak pernah memesan UPS. Saya kira UPS juga tidak ada harganya sampai Rp 6 miliar," kata Ahok kepada awak media selepas menyerahkan laporan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat 27 Februari 2015.

Suami Veronica Tan ini melanjutkan, setelah dicermati ada kejanggalan susunan anggaran dibuat DPRD DKI Jakarta tahun ini. Apalagi dia mengatakan selisihnya mencapai Rp 12 triliun. Dia juga sudah meminta supaya hal itu diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Ahok mengaku cukup sulit melacak penyelundupan anggaran itu. Sebab alokasi anggaran mencapai Rp 73 triliun.

"Ini sebenernya sudah mau kita laporkan sejak zamannya Pak Jokowi, tapi buktinya tidak pernah ada karena selama ini SKPD yang isi. Setelah ada e-budgeting, SKPD tidak bisa isi. Ini DPRD yang membuatnya. Ini baik untuk kami laporkan," ujar Ahok.

Pelaksana Tugas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi, menyatakan laporan Ahok soal anggaran 'siluman' akan lebih dulu dikaji buat melihat unsur-unsur dugaan tindak pidananya. Dia mengaku butuh waktu buat menelaah itu dan tidak bisa menjanjikan batas kajian.

"Tentu kami tidak bisa langsung menyimpulkan, perlu ditelaah lebih lanjut. Biar kami di tim pengaduan masyarakat yang akan menindaklanjuti dengan pertama kali melakukan proses telaah terhadap laporan itu," kata Johan.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan tudingan Ahok sebagai cara mengalihkan isu. Persoalan yang ingin ditutupi Ahok terkait dokumen APBD 2015 yang diserahkan ke Kemendagri tanpa melalui pembahasan di DPRD terlebih dulu.

"Jangan menghilangkan pokok perkara. Pokok perkaranya yang diberikan ke Kemendagri itu dokumen palsu (APBD 2015)," kata M Taufik saat berbincang dengan merdeka.com.

Menurutnya, Ahok sedang kebingungan karena DPRD DKI telah mengajukan hak angket kepada dirinya. Oleh sebab itu, saat ini Ahok asal melakukan tudingan tanpa tujuan yang jelas.

"(Ahok) panik karena hak angket. Makanya serang ke sana kemari," terang dia.

Apa saja data yang dimiliki Ahok?

Pada satu kesempatan Ahok mengeluarkan data pengadaan UPS tahun 2014 untuk sekolah kawasan Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Berikut data yang disampaikan

Daftar rekapitulasi pengadaan UPS pada Suku Dinas Pendidikan Tinggi Kota Administrasi Jakarta Barat tahun anggaran 2014:

1. PT Vito Mandiri Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMK 45 senilai Rp 5.822.608.000

2. Wiyata Agri Satwa Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMkN 42 senilai Rp 5.833.448.500

3. PT Dinamika Airufindo PersadaPengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 35 senilai Rp 5.832.750.000

4. PT Debitindo Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 17 senilai Rp 5.831.408.000

5. PT Hamparan Anugerah SentosaPengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 13 senilai Rp 5.831.408.000

6. Lumban Ambar Berbakti Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 11 senilai Rp 5.794. 822.000

7. CV Air Putih Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 9 senilai Rp 5.830.044.000

8. Bentina Agung Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 112 senilai Rp 5.831.760.000

9. CV Padang Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 101senilai Rp 5.831.760.000

10. PT Multi Langgeng Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 96 senilai Rp 5.833.410.000

11. CV Artha Prima Indah Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 94 senilai Rp 5.832.035.000

12. PT Tinada Kuta Dairi Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 85 senilai Rp 5.830.880.000

13. PT Tavia Belva Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 84 senilai Rp 5.833.520.000

14. PT Greace Solusindo Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 78 senilai Rp 5.826.810.000

15. PT Astrasea Pasirindo Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 65 Rp 5.833.311.000

16. PT Elisa Mitra Inovatif Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 57 senilai Rp 5.830.858.000

17. CV Wisanggeni Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 56 senilai Rp 5.829.967.000

18. CV Tunjang Langit Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 33 senilai Rp 5.832.618.000

19. PT Paramitra Multi Prakasa Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 23 senilai Rp 5.834.290.000

20. CV Parameswara Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 19 senilai Rp 5.832.200.000

21. PT Aurel Duta Sarana Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 17 senilai Rp 5.832.805.000

22. CV Anugrah Mandiri Jaya Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 16 senilai Rp 5.831.034.000

23. PT Barkanatas Dharma Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 2 senilai Rp 5.837.337.550

24. Anugrah Cipta Karya Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 60 senilai Rp 5.833.300.000

25. CV Bukit Terpadu Utama Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 53 senilai Rp 5.833.289.000

Total: Rp 145.763.712.050

Rekapitulasi Lelang UPS Pendidikan Menengah Jakarta Pusat:

1. CV Bintang Mulia Wisesa Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 27 senilai Rp 5.831.375.000

2. CV Sinar Bunbunan Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 25 senilai Rp 5.819.484.000

3. CV Widya Karya Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 24 senilai Rp 5.825.380.000

4. PT Viento Lavende Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 20 senilai Rp 5.834.950.000

5. PT Frislianmar Masyur MandiriPengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 10 senilai Rp 5.832.530.000

6. Mitra Jaya Perkasa Abadi Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 7 senilai Rp 5.837.832.000

7. CV Wisanggeni Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 5 senilai Rp 5.829.967.000

8. PT Aurel Duta Sarana Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 4 senilai Rp 5.832.805.000

9. CV Parameswara Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 1 senilai Rp 5.832.200.000

10. CV Air Putih Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 44 senilai Rp 5.830.044.000

11. PT Barkanatas Dharma Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 16 senilai Rp 5.837.337.550

12. PT Dearma Pindo Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 14 senilai Rp 5.839.174.000

13. CV Permata Padi Purnama Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 3 senilai Rp 5.830.000.000

14. PT Hamparan Anugerah SentosaPengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 39 senilai Rp 5.831.408.000

15. CV Padang Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 1 Rp 5.831.760.000

16. PT Manggala Apulindo Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 34 senilai Rp 5.833.960.000

17. PT Karunia Lautan Semesta Alam Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 31 senilai Rp 5.835.170.000

18. CV Tunjang Langit Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 27 senilai Rp 5.832.618.000

19. PT Putri Tonggi Mandiri Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 21 senilai Rp 5.832.530.000

20. PT Putri Tonggi Mandiri Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 19 senilai Rp 5.834.510.000

21. CV Anugerah Indah Mahakarya Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 77 senilai Rp 5.832.827.000

22. PT Ladita Berdua Karya Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 68 senilai Rp 5.833.058.000

23. PT Astrasea Pasirindo Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 35 senilai Rp 5.833.311.000

24. PT Berlian Kencana Sejahtera Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 30 senilai Rp 5.831.870.000

Total: Rp 139.976.100.550

Melawan, Ahok Seret DPRD Ke KPK

0 Komentar untuk "Melawan, Ahok Seret DPRD Ke KPK"

Entri Populer